Rabu, 21 Desember 2022 – 10:00 WIB
VIVA Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang meyakini sistem digitalisasi pada berbagai sektor akan menekan operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi.
Hal ini dikatakan Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah kementerian/lembaga lainnya, Selasa, 20 Desember 2022.
“Kalau menurut saya, sudah benar yang disampaikan Pak Menteri, beliau meyakini bahwa digitalisasi pada berbagai sektor akan membuat operasi tangkap tangan (OTT) yang terkait dengan tindak pidana korupsi tidak lagi terjadi,” kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak kepada awak media, Rabu, 21 Desember 2022.
Karena itu, Johanis meminta agar masyarakat tidak salah mengartikan maksud Luhut. Sebab, dengan sistem yang baik, hal itu akan menekan peluang terjadinya rasuah.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
“Jadi jangan disalahartikan maksud beliau, dengan demikian tidak perlu lagi ada tindakan tangkap tangan. Kalau banyak yang kena (OTT), berarti birokrasi masih belum bagus, untuk itu beliau (Luhut) mengharapkan dengan menggunakan digitalisasi pada birokrasi, maka diharapkan tidak ada lagi (OTT),” imbuhnya.
Pada acara kemarin, Luhut mulanya menjelaskan upaya digitalisasi yang berhasil diterapkan pada 14 pelabuhan. Selain itu, Luhut juga menjabarkan keuntungan penggunaan aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Sumber: www.viva.co.id
